ACEH | Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mendesak Gubernur Aceh, DPR Aceh, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyuarakan kondisi Aceh ke forum internasional.
Desakan ini disampaikan menyusul banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Aceh, yang dinilai bukan semata bencana alam, melainkan akibat kerusakan lingkungan yang serius.
Menurut Fauzan, banjir dan longsor di Aceh merupakan bencana ekologis yang dipicu oleh penebangan hutan secara masif dan tidak terkendali. Kerusakan hutan yang kian parah kini harus ditanggung rakyat dalam bentuk bencana kemanusiaan.
“Ini bukan bencana alam biasa, tetapi bencana ekologis. Fakta di lapangan menunjukkan kayu-kayu gelondongan hanyut bersama banjir, menjadi bukti kuat bahwa hutan Aceh telah rusak parah,” ujar Fauzan, Minggu (14/12/2025).
Ia menilai terdapat ketidakadilan dalam sikap negara terhadap Aceh. Di satu sisi, sumber daya alam Aceh dieksploitasi untuk kepentingan nasional, namun ketika rakyat Aceh dilanda bencana besar, pemerintah pusat justru tidak menetapkannya sebagai bencana nasional.
“Ketika hasil hutan Aceh dimanfaatkan untuk kepentingan nasional, tetapi saat rakyat Aceh menderita akibat banjir dan longsor tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegasnya.
Fauzan juga menyoroti lambannya penanganan dan pemulihan pascabencana. Hingga kini, banyak warga masih kehilangan rumah, lahan pertanian, dan sumber penghidupan. Akses jalan dan jembatan rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, sementara bantuan dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan.
“Banjir memang sudah surut, tetapi penderitaan rakyat belum berakhir. Pemulihan berjalan lambat, seolah-olah ini bukan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat,” katanya.
Selain itu, layanan dasar seperti listrik dan komunikasi di sejumlah wilayah belum pulih sepenuhnya. Lingkungan permukiman dipenuhi lumpur dan debu, serta sanitasi yang buruk berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Menurut Fauzan, seluruh kondisi tersebut harus disampaikan secara jujur kepada dunia internasional. Ia menilai, tidak ditetapkannya bencana Aceh sebagai bencana nasional telah menghambat penanganan yang lebih maksimal, termasuk akses bantuan yang lebih luas.
“Jangan sampai Aceh hanya dianggap penting ketika sumber daya alamnya dibutuhkan, tetapi dilupakan saat rakyatnya menderita. Kondisi Aceh sudah sangat kritis dan membutuhkan perhatian serius serta pemulihan yang cepat dan terukur,” pungkas Fauzan.*
Editor : Redaksi (Ir)
Social Header