BANDA ACEH | Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Demokrat Provinsi Aceh Tahun 2026 mulai memunculkan dinamika politik internal yang menjadi perhatian luas di kalangan kader dan pengurus partai di berbagai daerah.
Agenda pemilihan kepemimpinan tersebut dinilai bukan sekadar proses regenerasi organisasi, melainkan momentum penting untuk menjaga marwah partai agar tetap berjalan demokratis, objektif, dan sesuai mekanisme organisasi.
Perbincangan internal kader kini mengarah pada peran Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Rian Syaf, yang dinilai terlalu jauh masuk dalam pusaran politik pencalonan Ketua DPD definitif.
Sejumlah kader menyebut munculnya informasi terkait usulan nama tokoh eksternal, yakni Sayuti Abubakar yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Lhokseumawe, kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat sebagai calon Ketua DPD Demokrat Aceh.
Situasi tersebut memunculkan beragam respons dari kader internal Demokrat Aceh. Banyak kader menilai posisi pelaksana tugas seharusnya berfokus pada penyelenggaraan Musda yang aman, tertib, netral, dan menjunjung tinggi amanat organisasi, bukan terlibat aktif dalam mendorong figur tertentu dalam kontestasi internal partai.
“Plt memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan organisasi dan menjadi pengayom seluruh kader. Fokus utama seharusnya memastikan Musda berjalan kondusif sesuai arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” ujar salah seorang kader senior Demokrat Aceh.
Di tengah dinamika yang berkembang, mayoritas Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten/kota di Aceh dikabarkan masih memberikan perhatian besar terhadap kader internal partai. Nama H. T. Ibrahim dan Nurdiansyah Alasta menjadi figur yang terus diperbincangkan karena dinilai lahir dari proses kaderisasi panjang serta memiliki loyalitas tinggi terhadap perjalanan Partai Demokrat di Aceh.
Sejumlah kader berharap Musda Demokrat Aceh 2026 mampu menjadi momentum memperkuat soliditas internal sekaligus menunjukkan penghargaan terhadap kader-kader yang telah lama membesarkan partai di Aceh.
Mereka juga meminta DPP Partai Demokrat memastikan seluruh tahapan Musda berlangsung adil, terbuka, dan mengedepankan aspirasi mayoritas pemilik suara demi menjaga persatuan partai serta melahirkan kepemimpinan yang kuat menghadapi dinamika politik mendatang.[]
Social Header