BIREUEN | Panglima Sagoe Pang Tunong Kuta Jeumpa, M. Daod Ibrahim atau yang dikenal sebagai Panglima Anggrek, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan Pemerintah Aceh yang dinilai membatasi layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) melalui Pergub terbaru, minggu (10/5/26).
Sebagai mantan Panglima GAM yang terlibat langsung dalam konflik Aceh, ia menegaskan perjuangan yang dilakukan dahulu bukan untuk menyaksikan rakyat kecil kembali kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kami dulu berjuang dengan pengorbanan besar demi rakyat Aceh. Perdamaian lahir karena dukungan masyarakat dan harapan agar kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Jangan sampai hari ini rakyat justru dipersulit untuk berobat,” ujar M. Daod Ibrahim.
Ia menilai kebijakan pembatasan JKA berpotensi menimbulkan keresahan sosial, khususnya bagi masyarakat miskin yang sangat bergantung pada program kesehatan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Aceh seharusnya memperkuat pengawasan agar JKA tepat sasaran, bukan malah membatasi hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.
“Ini demi rakyat Aceh. Jangan biarkan masyarakat kecil menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Pemerintah harus mendengar suara rakyat sebelum kepercayaan masyarakat semakin hilang,” tegasnya.
M. Daod Ibrahim juga mendesak Mualem agar segera mencabut Pergub tersebut serta membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mantan kombatan, tokoh desa, dan organisasi sipil, demi menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Aceh.
Social Header