BANDA ACEH | Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025.
Pendapat akhir tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR Aceh, Khalid, S.Pd.I, dalam sidang DPR Aceh setelah pihaknya mencermati dan mempelajari jawaban serta tanggapan Gubernur Aceh atas pendapat Badan Anggaran DPR Aceh mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2025.
Fraksi Golkar menilai pertanggungjawaban APBA tidak semata-mata harus dilihat dari sisi administrasi dan serapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana penggunaan anggaran memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Ekonomi dan Kemiskinan
Dalam sektor ekonomi, Fraksi Golkar menyoroti pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2025 yang tercatat 2,97 persen, turun dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,66 persen. Di sisi lain, inflasi Aceh pada akhir 2025 disebut mencapai 6,71 persen, yang menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Fraksi Golkar juga mencermati realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai sekitar Rp9,002 triliun, masih di bawah target sebesar Rp9,5 triliun.
Menurut Fraksi Golkar, kondisi tersebut menunjukkan perlunya Pemerintah Aceh memiliki pipeline investasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, khususnya untuk menghadirkan proyek-proyek investasi baru yang mampu menggantikan proyek yang telah selesai sekaligus membuka lapangan kerja dan memperkuat perekonomian daerah.
Fraksi Golkar meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBA 2025 yang mencapai Rp518,458 miliar lebih.
Pemerintah Aceh juga didorong menyelaraskan roadmap pembangunan ekonomi dengan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P/PRRP), sehingga proses pemulihan pascabencana tidak hanya mengembalikan kondisi daerah seperti semula, tetapi menjadi momentum mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh menuju target 5 persen.
Selain itu, seluruh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) didorong bertransformasi menjadi profit center yang mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan memperkuat kemandirian fiskal.
Infrastruktur Produktif
Pada sektor infrastruktur, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Aceh mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur secara terukur, terutama yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Koordinasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, serta pemerintah kabupaten/kota dinilai perlu diperkuat agar pembangunan infrastruktur pascabencana dapat berjalan merata, terintegrasi dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Fraksi Golkar juga mendorong dilakukannya evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur produktif serta peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh agar arah pembangunan ke depan lebih adaptif terhadap risiko bencana dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Keistimewaan Aceh dan Syariat Islam
Dalam bidang keistimewaan Aceh dan syariat Islam, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Majelis Adat Aceh memperkuat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan publik, mitigasi bencana dan persoalan sosial.
Kolaborasi tersebut juga dinilai penting untuk menjaga harmonisasi, kerukunan serta keberlanjutan identitas adat dan budaya Aceh.
Fraksi Golkar turut mendorong integrasi kurikulum dayah dengan keterampilan vokasi dan literasi digital. Langkah ini dinilai penting agar lulusan dayah tidak hanya memiliki penguatan ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
Pendidikan Harus Berorientasi pada Hasil
Fraksi Golkar menilai tata kelola pendidikan Aceh masih menghadapi tantangan fundamental yang membutuhkan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan.
Pemerintah Aceh didorong lebih progresif dalam melakukan transformasi digital pendidikan, termasuk mengembangkan teknologi pendidikan (EdTech) yang dapat digunakan secara luring (offline) di daerah terpencil, pegunungan dan kepulauan.
Menurut Fraksi Golkar, digitalisasi pendidikan harus menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan kompetensi guru antara wilayah perkotaan dengan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Fraksi Golkar menegaskan bahwa keberhasilan sektor pendidikan tidak dapat diukur hanya dari besarnya anggaran yang terserap. Ukuran utamanya adalah kemampuan anggaran tersebut menekan angka putus sekolah, meningkatkan kualitas lulusan dan menghasilkan sumber daya manusia Aceh yang berakhlak, cerdas, kompeten serta siap memasuki dunia kerja.
Kesehatan dan JKA
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Pemerintah Aceh didesak melakukan cleansing data atau pembersihan dan validasi data kepesertaan secara berkala agar program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) benar-benar tepat sasaran, efektif dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Fraksi Golkar juga meminta percepatan pembangunan rumah sakit regional agar pelayanan kesehatan berkualitas dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata di seluruh Aceh.
Selain itu, Fraksi Golkar menyatakan keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi HIV/AIDS yang disebut naik sekitar 12 persen dibandingkan 2024. Pemerintah Aceh didorong melakukan terobosan penanganan melalui kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat hingga tingkat gampong.
Mitigasi Bencana Harus Diperkuat
Menyikapi bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025, Fraksi Golkar menilai pemerintah harus menjadikan mitigasi bencana sebagai agenda prioritas.
Pemerintah Aceh bersama seluruh pemangku kepentingan diminta menyusun rencana mitigasi berkelanjutan yang terintegrasi dengan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya program pemulihan psikososial atau trauma healing, khususnya bagi pelajar dan tenaga pendidik yang terdampak bencana.
Pada saat bersamaan, penegakan hukum lingkungan serta pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dinilai harus diperketat sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Ketahanan Pangan dan Energi
Fraksi Golkar melihat Aceh masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus membangun sentra-sentra pangan lokal.
Pemerintah Aceh didesak mengembangkan kawasan sentra pangan yang terintegrasi agar Aceh semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah terdampak gejolak harga maupun pasokan dari luar daerah.
Di sektor kelautan dan perikanan, Fraksi Golkar mendorong penguatan hilirisasi agar potensi sumber daya laut tidak berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah, lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Sementara dalam sektor energi, Aceh dinilai memiliki potensi besar, baik energi fosil seperti gas dan batu bara maupun energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, angin dan surya. Karena itu, Fraksi Golkar mendorong kebijakan yang dapat menempatkan Aceh sebagai salah satu daerah penyuplai energi nasional.
Good Governance dan Reformasi Perencanaan
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Fraksi Golkar mendorong reformasi kebijakan yang berbasis data dan fakta.
Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, industri dan sektor swasta dinilai perlu diperkuat untuk menjadikan Aceh sebagai pusat inovasi regional berbasis riset dan teknologi.
Fraksi Golkar bahkan mendorong agar Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran penelitian dan pengembangan secara proporsional dalam APBA mendatang, dengan usulan minimal 1 persen dari total belanja Otsus Aceh.
Sistem perencanaan pembangunan juga dinilai perlu direformulasi. Target kinerja harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan riil dan didukung kepastian sumber daya serta anggaran melalui pendekatan resource-based planning.
Tarif Tiket Pesawat Jadi Sorotan
Fraksi Golkar turut menyoroti tingginya tarif penerbangan komersial rute domestik dari dan menuju Aceh.
Pemerintah Aceh diminta melakukan advokasi, diplomasi dan koordinasi dengan maskapai, Kementerian Perhubungan hingga Presiden RI untuk mengevaluasi skema Tarif Batas Atas (TBA).
Menurut Fraksi Golkar, tingginya harga tiket tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor penghambat investasi, pariwisata dan mobilitas masyarakat menuju Aceh.
Fraksi Golkar menilai pembangunan Aceh membutuhkan konektivitas yang terjangkau, karena kemudahan akses transportasi merupakan bagian penting dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menarik wisatawan maupun investor.
Catatan Keuangan APBA 2025
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar mencatat struktur keuangan Aceh Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.
Belanja dan Transfer: Rp10.652.709.341.864,08
Surplus: Rp47.352.614.453,12
Pembiayaan Netto: Rp471.105.985.301,94
SiLPA: Rp518.458.599.755,06
Fraksi Golkar menilai angka-angka tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Fraksi Golkar Terima Rancangan Qanun
Setelah mencermati pendapat Badan Anggaran DPR Aceh serta mempelajari tanggapan Gubernur Aceh, Fraksi Partai Golkar DPR Aceh menyatakan sepakat dengan pendapat Badan Anggaran DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Partai Golkar DPR Aceh pada akhirnya menyatakan dapat menerima Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan posisi Fraksi Golkar yang tetap memberikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi perbaikan agar pengelolaan anggaran Aceh ke depan semakin efektif, transparan, produktif dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakatBagi Fraksi Golkar, pertanggungjawaban APBA bukan sekadar laporan atas penggunaan anggaran, melainkan momentum untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat mampu diterjemahkan menjadi pembangunan, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan Aceh.[]
Social Header