BANDA ACEH | Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh menyambut positif rencana investasi di sektor pengolahan dan pembekuan hasil perikanan.
Investor tersebut mengajukan rencana pemanfaatan lahan di kawasan TPI/Pelabuhan Perikanan Lampulo, Banda Aceh, untuk membangun Unit Pengolahan Ikan Terpadu berstandar GMP dan HACCP, dengan kebutuhan lahan sekitar ±1 hektare beserta fasilitas pendukungnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev., mengatakan Pemerintah Aceh membuka ruang seluas-luasnya bagi investasi yang mampu memberikan nilai tambah terhadap sumber daya kelautan dan perikanan Aceh. Menurutnya, saat ini tidak hanya investor dalam negeri, tetapi juga sejumlah calon investor luar negeri mulai menunjukkan ketertarikan untuk memanfaatkan kawasan Lampulo sebagai lokasi pembangunan industri pengolahan hasil laut.
Rencana investasi tersebut dinilai sejalan dengan arahan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang menempatkan investasi sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.
“Investasi menjadi salah satu kunci untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Karena itu, DKP Aceh ingin menjadi pintu yang terbuka bagi setiap investasi yang serius di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Safrizal.
Berdasarkan paparan investor, pembangunan unit pengolahan direncanakan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kapasitas produksi dirancang sekitar 20 ton per hari, kemudian meningkat menjadi 50 ton per hari, hingga mencapai skala penuh sekitar 100 ton per hari. Produk yang akan dikembangkan antara lain ikan beku utuh, fillet beku, loin kukus beku, hingga pasta protein ikan, dengan konsep pemanfaatan bahan baku secara maksimal dan minim limbah.
Aceh dinilai memiliki modal besar untuk mendukung investasi tersebut karena memiliki sumber daya ikan yang melimpah, terutama komoditas cakalang dan tuna. Letak perairan Aceh yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia serta keberadaan PPS Kutaraja dan Pelabuhan Perikanan Lampulo menjadi kekuatan penting dalam membangun rantai pasok industri. Investasi pengolahan di dekat titik pendaratan ikan juga diharapkan mampu mengurangi biaya logistik, menjaga kualitas hasil tangkapan, sekaligus memperluas pasar ekspor.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Aceh, Ampon Samsul, menilai rencana tersebut sangat relevan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Aceh.
DKP Aceh terus melakukan pemetaan potensi di 21 pelabuhan perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, sebagai langkah membuka peluang investasi, memperkuat industri pengolahan hasil laut, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ia mengatakan DKP Aceh akan terus melakukan evaluasi, pemetaan potensi, serta menyiapkan dukungan teknis agar investasi yang masuk benar-benar sesuai kebutuhan daerah.
Menurutnya, keterlibatan nelayan, koperasi, dan pelaku usaha lokal harus menjadi bagian penting agar manfaat ekonomi tidak hanya berhenti pada perusahaan, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kadis DKP Aceh, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, tim kerja DKP Aceh, serta pihak investor. Pemerintah Aceh berharap proses pembahasan dapat berlanjut ke tahapan yang lebih konkret, mulai dari mekanisme pemanfaatan lahan, kesiapan infrastruktur, kemitraan dengan nelayan hingga kepastian investasi.
Jika terealisasi, proyek ini berpotensi menjadikan Lampulo sebagai salah satu pusat pengolahan perikanan modern di Aceh sekaligus membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai ekonomi hasil laut daerah.[]
Social Header