BANDA ACEH| | Anggota DPRA Fraksi Partai Aceh sekaligus Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tenggara, Yahdi Hasan, mengecam keras beredarnya flyer hoaks yang memuat informasi menyesatkan terkait kepemimpinan Pemerintah Aceh.
Menurutnya, penyebaran informasi seperti itu sangat disayangkan karena muncul ketika Aceh masih membutuhkan konsentrasi besar untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan menjaga stabilitas daerah.
Dalam wawancara dengan media melalui sambungan seluler, Sabtu (22/8/2026), Yahdi mengatakan masyarakat Aceh seharusnya merapatkan barisan dan memperkuat kebersamaan untuk membangun daerah, bukan justru disuguhi informasi hoaks yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
“Kita sangat menyayangkan adanya informasi hoaks seperti ini terhadap Pemerintah Aceh. Dalam situasi Aceh sekarang, terutama setelah bencana besar pada penghujung 2025, seharusnya kita bersatu untuk membangun Aceh ke depan,” ujar Yahdi.
Ia juga menyinggung insiden yang terjadi pada peringatan Hari Damai Aceh, 15 Agustus 2026, di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Yahdi meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai kemungkinan keterkaitan antara insiden tersebut dengan kemunculan flyer hoaks tanpa dasar yang jelas.
Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah menjaga ketenangan publik dan memastikan setiap informasi yang beredar dapat diverifikasi kebenarannya.
Sebagai Ketua DPW Partai Aceh Aceh Tenggara, Yahdi menegaskan pihaknya mengutuk keras penyebaran informasi palsu tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Aceh, menelusuri sumber dan pihak yang membuat maupun menyebarkan flyer itu.
“Jangan pecah konsentrasi Pemerintah Aceh yang sedang bekerja menangani pemulihan pascabencana dan menjaga situasi setelah insiden 15 Agustus. Kalau memang ada pihak yang sengaja membuat hoaks, harus ditelusuri,” tegasnya.
Yahdi juga menegaskan hubungan antara Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, S.E. (Dek Fadh) berjalan harmonis, solid, dan terkoordinasi. Lebih lanjut, soal pembagian tugas antara gubernur dan wakil gubernur merupakan hal yang lumrah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika gubernur berhalangan atau memiliki agenda lain, wakil gubernur dapat menjalankan tugas mewakili sesuai mekanisme pemerintahan yang berlaku.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Menurut Yahdi, Aceh membutuhkan suasana politik dan sosial yang sejuk agar agenda pemulihan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan maksimal.
“Hubungan Mualem dan Dek Fadh baik dan harmonis. Jangan ada pihak yang mencoba mengadu domba atau membangun persepsi yang menyesatkan. Yang kita butuhkan sekarang adalah persatuan, stabilitas, dan kerja bersama untuk Aceh,” pungkas Yahdi Hasan.[]
Social Header