JAKARTA | Salah satu Kades/Keuchik dari Provinsi Aceh Wakili Kabupaten Bireuen, Taufik Wahyudi Asal Desa Pulo Lawang Kecamatan Peudada, terima predikat gelar Non Litigation Peacemaker (NLP) yaitu anugerah berupa titel non akademik NLP diberikan langsung kepada kepala desa atau Keuchik yang telah mengikuti dan lulus Paralegal Academy 2024.
Paralegal Academy merupakan pendidikan khusus dengan program kegiatan pembekalan kompetensi paralegal kepada peserta untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum di desa/kelurahan yang dipimpinnya.Kakanwil Kemenkumham Aceh yang hadir dalam keterangan rilis dalam acara penutupan hotel Jakarta, Minggu (2/6) mengatakan bahwa pihaknya semula telah mengusulkan sebanyak 7 Kades/ Keuchik Wakili Aceh menuju PJA 2024 tersebut. Namun dari seleksi tingkat nasional yang dipilih hanya 3 orang.
Jumlah tersebut meningkat dari tahun lalu yang hanya diikuti 2 perwakilan dari Aceh," hanya saja peserta salah satunya masih didomisili oleh kabupaten yang sama sebelumnya yaitu Bireuen, sedangkan du lagi Banda Aceh dan Aceh Teungah. kata Kakanwil Meurah.
Kepala BPHN Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana dalam sambutannnya di acara penganugerahan Paralegal Justice Academy tersebut (Sabtu ,1/6) menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terlaksananya rangkaian acara Paralegal Justice Awards 2024, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Widodo juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa dan Lurah yang sudah berperan dalam upaya menciptakan perdamaian serta memajukan pariwisata, investasi dan pembukaan lapangan kerja di wilayahnya masing-masing.
Kepala BPHN Kemenkumham, Widodo Ekatjahjana dalam sambutannnya di acara penganugerahan Paralegal Justice Academy tersebut (Sabtu ,1/6) menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terlaksananya rangkaian acara Paralegal Justice Awards 2024, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Widodo juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Desa dan Lurah yang sudah berperan dalam upaya menciptakan perdamaian serta memajukan pariwisata, investasi dan pembukaan lapangan kerja di wilayahnya masing-masing.
Lebih lanjut disampaikan, pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan aktor yang melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan layanan hukum tak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, peran kepala desa dan lurah sebagai paralegal sangat dibutuhkan guna meningkatkan jangkauan layanan dan bantuan hukum.
Menyadari pentingnya hal tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM menggelar Paralegal Justice Award (PJA) 2024 pada Sabtu (01/06/2024). Melalui ajang ini, BPHN mengapresiasi kepala desa dan lurah yang telah berhasil menyelesaikan sengketa di wilayahnya secara damai (non-litigasi) dan menciptakan keadaan desa yang tertib.
“Paralegal Justice Award bukanlah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara ditengah masyarakat,” ujar Widodo.
“Paralegal Justice Award bukanlah merupakan ajang perlombaan menang atau kalah, melainkan wadah dalam memotivasi kepala desa/lurah dalam memberikan pelayanan hukum non litigasi sebagai implementasi hadirnya negara ditengah masyarakat,” ujar Widodo.
Sebanyak 1.067 kepala desa dan lurah dari 34 provinsi mendaftar pada PJA 2024. Setelah melalui berbagai seleksi, terpilih 300 peserta yang terdiri dari 180 kepala desa dan 120 lurah mewakili 33 provinsi, 178 kabupaten/kota, serta 263 kecamatan.
Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Sabtu (1/6) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, Perwakilan dari Kemendagri, Kemendes PDTT, Ketua Pengurus Dewan Sengketa Indonesia, Dewan Pakar Paralegal Academy 2024 (Dr. Demas Brian Wicaksono dan Dr. Khairul Fahmi), dan Guru besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.
Acara penganugerahan tersebut berlangsung pada Sabtu (1/6) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial Suharto, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, Perwakilan dari Kemendagri, Kemendes PDTT, Ketua Pengurus Dewan Sengketa Indonesia, Dewan Pakar Paralegal Academy 2024 (Dr. Demas Brian Wicaksono dan Dr. Khairul Fahmi), dan Guru besar Fakultas Hukum UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.
Lalu hadir juga Para Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para Kakanwil Kemenkumham dan Kadivyankumham dari seluruh Indonesia.
Sumber/Editor : irfadi
Social Header