ACEH | Nama Dr. Safrizal ZA semakin mendapat perhatian publik dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Sebagai Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan yang sigap, terukur, dan penuh koordinasi dalam memastikan proses rehabilitasi berjalan cepat, tepat sasaran, dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat terdampak di berbagai wilayah Aceh.
Di tengah tantangan besar akibat bencana banjir dan longsor yang melanda banyak daerah, Safrizal ZA hadir tidak sekadar sebagai koordinator administratif, tetapi menjadi motor penggerak percepatan pemulihan di lapangan.
Dengan pendekatan kerja kolaboratif bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, hingga unsur masyarakat, berbagai program strategis pemulihan berhasil dipercepat.
Salah satu capaian yang paling dirasakan masyarakat adalah penyelesaian 100 ℅ huntara bagi warga terdampak bencana, sehingga ribuan keluarga dapat kembali tinggal di tempat yang lebih aman dan layak.
Tak hanya fokus pada penyediaan hunian, Safrizal ZA juga dinilai sukses mengorkestrasi pemulihan layanan dasar masyarakat. Dalam masa transisi pascabencana, pelayanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, hingga distribusi kebutuhan dasar dipastikan berjalan kembali secara optimal.
Listrik, jaringan utilitas, hingga fasilitas umum yang sempat lumpuh perlahan dipulihkan dengan pola kerja cepat yang mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa depan.
Di sektor infrastruktur, langkah percepatan juga terlihat nyata. Berbagai akses jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana mulai dipulihkan secara bertahap.
Salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jembatan Permanen Kuta Blang, yang ditargetkan selesai pada Juli 2026, sebagai simbol penting pemulihan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai menjadi urat nadi kebangkitan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam setiap langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Safrizal ZA disebut konsisten menjalankan prinsip build back better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan.
Legalitas lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal pun diverifikasi secara ketat agar tidak memunculkan konflik sosial di kemudian hari. Pendekatan ini dinilai penting agar proses pemulihan tidak hanya cepat, tetapi juga kuat secara hukum dan sosial.
Pengamat publik Fahmi Nuzulul Fahmi, M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Safrizal ZA yang dinilai begitu responsif dan mampu menerjemahkan arahan nasional menjadi gerak nyata di Aceh.
Menurutnya, koordinasi yang dibangun Safrizal bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kasatgas Nasional PRR berjalan sangat rapi, sehingga percepatan pembangunan di berbagai titik strategis Aceh dapat berlangsung efektif dan tepat waktu.
"Publik hari ini bisa melihat bahwa kerja yang dilakukan bukan semata pencitraan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dari hunian sementara, layanan dasar, hingga pembangunan infrastruktur, semuanya bergerak dan menunjukkan progres nyata. Ini bentuk keseriusan pemerintah di bawah arahan Presiden untuk memastikan masyarakat bangkit dari musibah,” ujar Fahmi.
Safrizal ZA sendiri menegaskan bahwa tantangan pemulihan pascabencana di Aceh tidak sederhana mengingat luasnya wilayah terdampak serta kompleksitas geografis di lapangan.
Menurutnya, persepsi bahwa pemerintah lambat harus dilihat secara objektif karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda. Namun, satu prinsip yang terus dipegang Satgas PRR adalah memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal (no one left behind) dalam proses pemulihan.
Lebih jauh, Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh juga disebut terus membuka ruang komunikasi publik secara transparan, termasuk mendukung para konten kreator dan media dengan penyediaan informasi berkala mengenai perkembangan pemulihan pascabencana.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan seluruh proses percepatan pembangunan berjalan secara akuntabel, responsif, dan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.
Editor : Redaksi/safrina
Social Header